TUPOKSI KECAMATAN DURENAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI  TRENGGALEK

NOMOR 131 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

KABUPATEN TRENGGALEK

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI TRENGGALEK,

 

Menimbang:a.   bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor  22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut;

b.     bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trengalek sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trenggalek;

Mengingat   :1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Propinsi  Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 

 

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  :    PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.       Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2.       Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3.       Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4.       Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain.

5.       Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari:

a.        Kecamatan Trenggalek;

b.       Kecamatan Pogalan;

c.        Kecamatan Durenan;

d.       Kecamatan Bendungan;

e.        Kecamatan Karangan;

f.         Kecamatan Tugu;

g.        Kecamatan Pule;

h.       Kecamatan Suruh;

i.         Kecamatan Kampak;

j.         Kecamatan Gandusari;

k.       Kecamatan Watulimo;

l.         Kecamatan Panggul;

m.      Kecamatan Dongko; dan

n.       Kecamatan Munjungan.

6.       Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

7.       Seksi adalah Seksi pada kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

8.       Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

9.       Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

10.    Sekretaris adalah Sekretaris pada kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

11.    Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

12.    Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

13.    Tampung Tantra (vrij bestuur) adalah tugas-tugas umum pemerintah (tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah) yang belum termasuk dalam tugas instansi pemerintah tertentu dan apabila tidak ditangani dapat menimbulkan masalah/kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat.

14.    Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan/atau Kelurahan di Kabupaten Trenggalek.

15.    Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

 

 

 

 

 

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN                          SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 2

(1)  Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)  Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya.

 

Pasal 3

(1)  Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan.

(2)  Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi:

a.    perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di kecamatan;

b.   pengoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;

c.    penyelenggaraan ketatausahaan di kecamatan;

d.   penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e.    penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;

f.     penyelenggaraantata kelola kependudukan;

g.    pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;

h.   pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;

i.     pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;

j.     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsí sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan mempunyai kewenangan:

a.    pengoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

b.   pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;

c.    pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;

d.   pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

 

Pasal 6

(1)  Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

a.    Camat;

b.   Sekretariat, membawahi:

1)  Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

2)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.    Seksi Tata Pemerintahan;

d.   Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e.    Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

f.     Seksi Kesejahteraan Rakyat;

g.    Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Bagian Kesatu

Camat

 

Pasal 7

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Bupati.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 8

(1)  Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2)  Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

 

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretariat  mempunyai fungsi:

a.    pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Camat;

b.   perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;

c.    pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;

d.   penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;

e.    pengoordinasianpenyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;

f.     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 10

(1)  Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya  dibantu oleh:

a.    Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

b.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)  Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:

a.     menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan serta administrasi keuangan;

b.     mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan serta administrasi keuangan;

c.     menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  program dan/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan serta administrasi keuangan;

d.     melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

e.     melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;

f.      melakukan penatausahaan keuangan Kecamatan;

g.     melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja perencanaan, pelaporan dan administrasi keuangan;

h.    melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas:

a.     menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang  administrasi umum dan kepegawaian;

b.     mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

c.     menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  program dan/atau kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;

d.     melakukan  kegiatan  pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

e.     menyiapkan bahan pertimbangan DP3 bagi Petugas Lapang SKPD lain yang berada di kecamatan;

f.      melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan Kecamatan;

g.     melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum dan kepegawaian;

h.    melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Ketiga

Seksi Tata Pemerintahan

 

Pasal 13

(1)  Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2)  Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.     menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional tata pemerintahan;

b.     mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan tata pemerintahan;

c.      menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  program dan/atau kegiatan tata  pemerintahan;

d.     menyiapkan data sebagai  bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tata pemerintahan;

e.      menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan;

f.       mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan monografi wilayah kecamatan;

g.     menyiapkan data sebagai  bahan pembinaan dan fasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

h.     menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan serta Keputusan Kepala Desadan/atau Kepala Kelurahan;

i.       melakukan inventarisasi tanah kas desa dan tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa;

j.       menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi Negara;

k.     menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Desa/Kelurahan;

l.       menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dan kekayaan desa lainnya maupun penggalian sumber-sumber pendapatan desa;

m.   menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi pengumpulan data kependudukan;

n.     melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

o.     membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif);

p.     membantu dan memfasilitasi serta mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

q.     melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;

r.      monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

s.      melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Keempat

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 

Pasal 14

(1)  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2)  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.     menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum;

b.     mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

c.      menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  program dan/atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d.     menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum;

e.      menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta komponen Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

f.       menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan;

g.     menyiapkan data sebagai  bahan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan upacara-upacara peringatan hari besar nasional/upacara kenegaraan;

h.     melakukan serta mengoordinir pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

i.       membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif);

j.       menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial;

k.     menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan rekomendasi izin gangguan (HO) dan perizinan lainnya;

l.       melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum;

m.   melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

n.     monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

o.     melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kelima

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

 

Pasal 15

(1)  Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2)  Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.    menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perekonomian dan pembangunan;

b.   mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perekonomian dan pembangunan;

c.    menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  program dan/atau kegiatan perekonomian dan pembangunan;

d.   menyiapkan data sebagai  bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perekonomian dan pembangunan;

e.    melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;

f.     menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan sarana prasarana desa/kelurahan;

g.    menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan Desa, Kelurahan dan /atau Kecamatan;

h.   menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi kegiatan operasional ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;

i.     menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;

j.     menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil Desa/Kelurahan;

k.   melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan pembangunan;

l.     melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan pembangunan;

m.  monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

n.   melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Keenam

Seksi Kesejahteraan Rakyat

 

Pasal 16

(1)  Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2)  Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.    menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang kesejahteraan rakyat;

b.   mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

c.    menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  program dan/atau kegiatan kesejahteraan rakyat;

d.   menyiapkan  data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesejahteraan rakyat;

e.    menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan;

f.     menyiapkan data sebagaibahan dan mengoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

g.    menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan/kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah;

h.   menyiapkan data sebagaibahan dan mengoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;

i.     mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;

j.     menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pendataan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

k.   menyiapkan bahan koordinasi dalam rangkapembinaan peningkatan kesehatan masyarakat,pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana   (KB);

l.     melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kesejahteraan rakyat;

m.  melakukan pendataan hasil kerja kesejahteraan rakyat;

n.   monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

o.    melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan penyelenggaraan fungsi satuan kerja Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

 

BAB IV

TATA  KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

 

Pasal 18

(1)  Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat,  pejabat struktural  lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2)  Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.

(3)  Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4)  Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(5)  Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

Pasal 19

(1)  Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan, Camat memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.

(2)  Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.

(3)  Sekretaris dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Camat serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

(4)  Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultansi kepada Sekretaris serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

 

Pasal 20

(1)  Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkis.

(2)  Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

 

Pasal 21

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 447) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal  27 Desember 2011     

 

BUPATI TRENGGALEK,

                                                                                ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal   27 Desember 2011   

       SEKRETARIS DAERAH

   KABUPATEN TRENGGALEK,

                    ttd

               SUKIMAN

 

 

 

 

TOP